Kementerian Keuangan Alihkan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kementerian Keuangan akan mengambil alih pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Danantara, dengan target penyelesaian pada pertengahan September 2026, dilansir dari Detik Finance.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa proses pengalihan ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pengelolaan utang dilakukan melalui Special Mission Vehicle (SMV) milik Kementerian Keuangan.

"Jadi, pembahasan yang pertama adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear," ujar Purbaya setelah pertemuan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menambahkan, "Dialihkan ke Kemenkeu, dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN."

Purbaya juga menjelaskan bahwa kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang sebelumnya di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan dialihkan ke koordinasi Kementerian Keuangan. Sebanyak 60% saham KCIC yang dimiliki pihak Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) akan beralih ke Kemenkeu.

"(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). 60% (saham) kasih ke kita, 40% ada yang lain, masih ada China di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana," kata Purbaya.

Sementara itu, COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa besaran utang masih dalam proses perhitungan dan akan diumumkan saat penyerahan nanti.

"Pada saat penyerahan nanti ya, details-nya akan dihitung. Pertengahan September paling lambat," ujar Dony Oskaria.