KPK Awasi Pelaksana Proyek Pemprov DKI untuk Cegah Penyalahgunaan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan KPK akan mengawasi pelaksana lapangan dalam proyek pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, seperti disampaikan pada acara fun walk Kampanye Antikorupsi di Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Johanis menjelaskan bahwa KPK hadir untuk mendukung program kerja Pemprov DKI agar proyek pembangunan dilaksanakan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab.

"Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab," ujar Johanis.

Dia menegaskan KPK akan terus mengawal pembangunan agar tidak disalahgunakan pelaksana di lapangan, sekaligus menyinggung kemungkinan adanya pelaksana yang tidak baik atau menyalahgunakan wewenangnya yang mungkin tidak diketahui Gubernur DKI.

"Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ditahu Pak Gub mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik," jelasnya.

Johanis meminta dukungan masyarakat agar setiap kegiatan pembangunan di Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan KPK untuk menindak tegas penyalahgunaan kewenangan.

"Oleh karena itu, kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di Pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa penyalahgunaan uang rakyat, khususnya dari Pemerintah DKI, harus dicegah karena dana tersebut bersumber dari masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

"Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI," tutup Johanis, dilansir dari Detikcom.