Pemprov DKI Siapkan Solusi Sosial Ekonomi di Sekitar TPS Liar Cilincing

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan solusi untuk persoalan sosial dan ekonomi yang muncul di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar di Cilincing, Jakarta Utara, karena aktivitas tersebut menjadi mata pencaharian sebagian warga, dilansir dari Detikcom.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyatakan bahwa meskipun Pemprov akan menindak pelanggaran aturan pengelolaan sampah, pemerintah juga tidak mengabaikan persoalan ekonomi yang ada di kawasan tersebut.

"Memang isu ekonomi, sirkular ekonomi yang sudah lahir di sana, itu menjadi PR. Kami akan mencarikan solusi supaya masyarakat di sana tetap bisa memiliki sirkular ekonominya," ujar Marulina di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Marulina menyebutkan Pemprov DKI telah membentuk tim khusus yang membahas persoalan di Cilincing. Tim ini bertujuan mencari solusi yang tepat agar penanganan masalah tidak hanya berfokus pada penertiban.

"Secara staging, secara khusus, tim Pemprov DKI sedang melakukan pembahasan. Supaya benar-benar tepat sasaran, supaya benar-benar berdampak pada saat kita mengeluarkan solusi ini," tambahnya.

Marulina menegaskan Pemprov DKI tetap konsisten menegakkan aturan pengelolaan sampah dan akan terus melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar.

"Yang konsentrasi terhadap ketaatan hukum bagi mereka yang melanggar tentang aturan sampah itu tetap dilakukan. Tetapi isu sosial dan isu ekonomi yang lahir di sana, itu akan menjadi PR bagi kami," jelasnya.

Persoalan ini telah dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Pemprov menyiapkan langkah lanjutan untuk mencari solusi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi berbasis sampah.

Selain di Cilincing, Pemprov DKI juga mulai melakukan pendataan TPS ilegal di wilayah Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

"Sedang bersama Dinas LH, ya. Bersama Dinas LH sedang kita lakukan pendataan," ujar Marulina.

Petugas tingkat wilayah, Sudin Kominfo, dan Sudin LH juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan dan pendataan. Marulina menegaskan keberadaan TPS ilegal menjadi perhatian serius Pemprov DKI.

"Pasti, pasti. Itu arahan Bapak Gubernur, ya, kalau soal TPS ilegal," tutupnya.