Pemkab Pidie Jaya Percepat Normalisasi Muara Sungai Krueng Meureudu untuk Nelayan

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat pengerukan muara Sungai Krueng Meureudu untuk membuka kembali akses melaut bagi nelayan yang terdampak pendangkalan akibat bencana hidrometeorologi November 2025, dilansir dari Detikcom.

Pendangkalan lumpur di muara menyulitkan kapal nelayan melintas, menghambat mobilitas dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menyatakan pengerukan sisi kiri hilir muara menjadi prioritas agar akses melaut bisa segera pulih sementara pekerjaan normalisasi di bagian lain tetap berjalan.

"Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut," ujar Sibral dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).

Normalisasi mencakup pengerukan sepanjang 500 meter dengan kedalaman sekitar empat meter. Jalur sisi kiri ditargetkan dapat dilalui kapal nelayan mulai Agustus, sedangkan seluruh pekerjaan diharapkan rampung November 2026.

"Kami akan mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat penanganan. Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat," lanjut Sibral.

Jamaluddin, Staf Humas Balai Wilayah Sungai Sumatera I, menjelaskan pengerjaan dilakukan bertahap dengan fokus pada sisi kiri muara. Progres normalisasi saat ini mencapai 35-40 persen, dan pengerjaan jalur prioritas ditargetkan selesai dalam sekitar satu setengah bulan.

Dukungan anggaran awal berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar, dengan tambahan sekitar Rp50 miliar direncanakan tersedia akhir Agustus untuk menyelesaikan normalisasi.

Pembukaan jalur muara diharapkan menghidupkan kembali aktivitas perikanan secara bertahap, memungkinkan nelayan melaut, distribusi hasil tangkapan bergerak, dan pendapatan keluarga yang sempat terdampak pulih.

Imran, perwakilan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri, menyatakan dukungan untuk Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan mendorong penyelesaian sebelum puncak musim hujan.

"Puncak musim hujan berada pada Oktober, November, dan Desember. Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan," ujar Imran.

Satgas PRR membuka ruang koordinasi untuk membantu menyelesaikan hambatan teknis dan administratif selama pelaksanaan pekerjaan.

"Jika terdapat kendala di lapangan, segera sampaikan kepada Satgas PRR agar kita dapat bersama-sama mengurai akar masalah dan menyiapkan solusi yang memadai," tambah Imran.

Unit Hidrologi dan Kualitas Air BWS Sumatera I bersama Balai Teknik Sungai dan Relawan Kementerian PU melakukan pengukuran tampang Sungai Krueng Meureudu sebagai bagian dari proses normalisasi.