KPK Panggil Rudy Tanoe Sebagai Saksi Kasus Korupsi Bansos Beras

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras pada Program Keluarga Harapan, Kamis (06/08/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Rudy Tanoe seharusnya hadir dalam pemeriksaan, namun tidak hadir dan mengajukan permintaan penjadwalan ulang. KPK mengimbau agar Rudy kooperatif karena keterangannya penting untuk melengkapi berkas penyidikan yang mengungkap konstruksi perkara dan peran tersangka maupun pihak lain.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, "Saksi yang dipanggil saudara RBT kembali tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan dan sudah menyampaikan konfirmasi untuk permintaan penjadwalan ulang." Ia menambahkan, "Tentunya nanti penyidik akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya terhadap pihak-pihak yang apakah kemudian kembali tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut."

Kuasa hukum Rudy, Ricky Herbert Parulian Sitohang, menyatakan sudah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan karena kliennya memiliki agenda lain. "Resmi kok [meminta] jadwal ulang, bukan mangkir. Saya yang tanda tangan surat penundaan jadi hari Selasa karena beliau check up. Pasti hadir saya dampingi," ujar Rudy kepada Bloombergtechnoz.

Rudy juga menegaskan, "Jadi tidak benar mangkir, ada surat resmi kita sebelum jadwal pemeriksaan saksi. Mohon penundaan hari selasa, surat resmi dan dicap di KPK."

KPK telah menetapkan Rudy Tanoe sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp200 miliar. Kasus ini bermula dari penyidikan praktik korupsi penyaluran dana bansos beras dalam Program Keluarga Harapan.

KPK menetapkan tiga orang dan dua perusahaan sebagai tersangka, dua perusahaan tersebut adalah PT Dosni Roha dan PT Dosni Roha Logistik. Namun, daftar tersangka perorangan belum diungkap secara gamblang. Penyidik juga mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Rudy dan tiga orang lain.