Menkeu Tegaskan TNI Polri Tak Dilibatkan Penagihan Pajak di Lapangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan melibatkan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam proses penagihan pajak di lapangan.

Keterlibatan TNI dan Polri hanya terbatas untuk koordinasi keamanan jika terjadi tindak kekerasan selama penagihan pajak, bukan untuk mendongkrak penerimaan pajak, dilansir dari Detik Finance.

Purbaya menjelaskan bahwa penggunaan Koramil dan Babinsa dalam penagihan pajak tidak pernah dilakukan dan jika ada, dianggap sebagai kebijakan yang salah.

"Penggunaan Koramil sama Babinsa itu tidak pernah kita gunakan. Itu mungkin di sana salah kebijakan atau apa, yang jelas nggak akan kita pakai itu. Itu kalau keamanan saja, misalnya petugas pajak digebukin orang, ya diamankan. Itu kan normal," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menegaskan bahwa aparat keamanan tidak dilibatkan untuk meningkatkan pendapatan pajak karena mereka tidak memahami mekanisme pemungutan pajak.

"Nggak ada kita memakai Babinsa untuk meningkatkan pendapatan pajak. Mereka juga nggak ngerti gimana ininya, ngambil pajaknya," pungkasnya.

Pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak tercantum dalam Surat Edaran (SE) yang berlaku sejak 2020 dan hanya sebagai pelengkap aturan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menambahkan bahwa kerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya sebatas koordinasi lintas instansi untuk menggali informasi, bukan sebagai pelaksana pemeriksaan atau pemungut pajak.

"Jadi, sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi nggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).