Menteri Keuangan Temukan Kekurangan Pertanggungjawaban Keuangan Program MBG

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menemukan banyak kekurangan dalam proses pertanggungjawaban keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dan berencana melaporkannya ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk perbaikan, Rabu (12/8/2026).

Temuan tersebut berasal dari pengawasan lapangan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

"Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya. Tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus peraturannya ke depan," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan Kantor Wilayah yang bertugas melakukan survei ke semua SPPG di daerah.

Soal efisiensi anggaran program MBG, Purbaya menyatakan belum ada keputusan dan akan berdiskusi dengan Kepala BGN Sudaryono setelah konsolidasi selesai.

"Saya belum ketemu Ketua BGN. Dia masih konsolidasi, begitu sudah selesai konsolidasi, saya datang ke sana," kata Purbaya.

Menurut catatan dari Detik Finance, pengawasan pengelolaan anggaran SPPG oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan atas permintaan Kepala BGN, Nanik S Deyang, pada pertemuan 25 Juni 2026.

Langkah ini bertujuan agar pengelolaan anggaran SPPG lebih terkontrol dan melibatkan perangkat Kementerian Keuangan di daerah seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang awasi bukan BGN sendiri, tetapi di tempat saya juga. Kita nggak akan kongkalikong. Kalau yang awasi BGN sendiri kan ada vested interest (kepentingan pribadi)," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).