Pemerintah Malaysia Minta Bantuan Indonesia Selesaikan Sengketa Investasi Eagle High

Pemerintah Malaysia kembali berupaya menyelesaikan sengketa investasi di PT Eagle High Plantations Tbk melalui permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar menindaklanjuti persoalan investasi Felda di perusahaan sawit milik taipan Peter Sondakh tersebut, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz.

Anwar memperingatkan jika masalah ini tidak segera ditangani, Malaysia bisa kehilangan hingga RM2,5 miliar dan hanya bisa memulihkan RM200 juta.

Sengketa ini bermula dari pembelian saham BWPT oleh Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (Felda) pada Desember 2016, melalui anak usahanya FIC Properties Sdn Bhd (FICP). Felda membeli 37% saham dari PT Rajawali Capital International (RCI) dengan nilai US$505,4 juta atau sekitar RM2,3 miliar.

Harga pembelian tersebut jauh melebihi nilai pasar, yakni sekitar 95,86% lebih mahal dibanding harga pasar saat transaksi, menurut dokumen pemerintah Malaysia.

Investasi Felda ini dilakukan saat Najib Razak menjabat Perdana Menteri, yang kini dipenjara terkait kasus korupsi 1MDB. Najib mendukung investasi itu dengan klausul put option yang memungkinkan Felda menjual kembali sahamnya dengan harga awal ditambah bunga 6% per tahun.

Peter Sondakh, pengendali BWPT melalui Rajawali Group, dikenal sebagai teman dekat Najib Razak, menurut The Edge Malaysia.

Nilai investasi Felda mengalami penurunan signifikan, tercatat impairment sekitar RM1,58 miliar atau 71% dari nilai awal. Saham BWPT di bursa juga turun hingga 82,41% dari harga pembelian Felda selama hampir sepuluh tahun, setara kerugian sekitar US$416,53 juta atau Rp7,37 triliun.

Untuk melindungi investasinya, FICP mengeksekusi put option pada Mei 2022 yang mengharuskan RCI atau Rajawali Corpora membeli kembali saham dengan harga awal ditambah bunga 6% per tahun. Namun, sengketa ini berlanjut ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Arbitrase SIAC pada Juni 2024 memerintahkan Rajawali untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membeli kembali saham Eagle High sesuai ketentuan put option.

Meski demikian, pelaksanaan putusan arbitrase belum bisa sepenuhnya dilakukan di Indonesia karena Rajawali mengajukan gugatan penolakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Februari 2025.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyatakan gugatan ini menghambat pelaksanaan putusan SIAC sehingga Felda belum bisa menarik dana investasinya secara penuh.

Anwar Ibrahim mengangkat kembali persoalan ini dalam pertemuan dengan manajemen Felda, menganggapnya sebagai contoh keputusan yang merugikan dan terkait tata kelola, integritas, serta akuntabilitas lembaga pemerintah Malaysia, menurut laporan New Straits Times.