Pemerintah Revisi Perpres Percepat Pengembangan Industri Game Nasional

Pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pengembangan industri game nasional. Revisi tersebut telah dibahas bersama sekitar 25 kementerian dan lembaga dan kini memasuki tahap harmonisasi, dilansir dari Detik iNET.

Pemerintah berharap regulasi baru ini dapat memperkuat ekosistem game dalam negeri serta membantu para developer dan pelaku industri lokal naik kelas hingga mampu bersaing di pasar global.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan revisi Perpres disusun dengan hati-hati agar kebijakan tetap adaptif terhadap perkembangan industri game yang sangat cepat.

"Terkait revisi Perpres game itu kita kolaborasi. Sebetulnya pembahasannya sudah berkali-kali dengan melibatkan 25 kementerian/lembaga, termasuk dengan Komdigi dan Kementerian Perdagangan. Sekarang tahapannya akan masuk ke tahapan harmonisasi," ujar Riefky dalam acara memperingati Hari Game Indonesia di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Selain revisi Perpres, pemerintah juga memiliki Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) 2025-2045. Dokumen ini terdiri dari master plan jangka panjang selama 20 tahun yang menentukan arah kebijakan dan strategi ekonomi kreatif nasional serta program implementatif untuk periode 2026-2029.

Dalam Rindekraf, terdapat strategi terkait pendanaan, pembiayaan, pemasaran, pelatihan, investasi, hingga pengembangan subsektor game. Pemerintah juga memasukkan board game dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif nasional.

"Tidak hanya game digital, pemerintah memastikan board game juga masuk dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif nasional," ujar Riefky.

Rindekraf mengamanatkan kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif bersama 22 kementerian dan lembaga, termasuk Komdigi dan Kementerian Perdagangan. Kolaborasi ini mencakup akses pendanaan, pemasaran, komersialisasi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam pengembangan ekosistem game agar para pegiat di daerah mendapat dukungan tanpa harus selalu bergantung pada program pusat.

"Kita tidak ingin semua pegiat board game maupun games digital semua lari ke asosiasi pusat, tetapi kita ingin pemerintah daerah bisa menjadi bapak asuhnya mereka juga," kata Riefky.

Pemerintah juga mendorong pelaku industri yang sudah memiliki produk untuk tidak hanya mendapatkan inkubasi, tetapi juga program akselerasi agar naik kelas. Strategi ini melibatkan kurasi bersama asosiasi dan mendorong pelaku dari tingkat daerah ke nasional dan pasar internasional.

"Local hero go national, national champion go global," ujar Riefky.

Revisi Perpres ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri sehingga industri game Indonesia makin tumbuh dan kompetitif di pasar global.