Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite untuk Keluarga Mapan di Indonesia

Pemerintah berencana memperketat distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan membatasi pembeliannya bagi masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan desil 10, yaitu kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi di Indonesia, dilansir dari Detik Oto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi penyaluran subsidi Pertalite yang belum tepat sasaran.

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya usai rapat koordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan variabel sosial ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.

Desil 9 dan desil 10 mencakup 20 persen keluarga dengan kesejahteraan tertinggi di Indonesia, yang selama ini masih menerima subsidi Pertalite.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa distribusi Pertalite lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya sehingga perlu ada pembatasan agar subsidi tepat sasaran.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.

Skema pembatasan yang akan diterapkan kemungkinan menyasar jenis kendaraan.

"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," tambah Bahlil.

Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengungkap bahwa pembatasan Pertalite akan diatur melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Satya menyatakan jika pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin diterapkan, pemerintah dapat menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15 persen.

"Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15% daripada volume," ungkap Satya.

Isu pembatasan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin sudah muncul selama tiga tahun terakhir, dengan wacana pembatasan bagi mobil berkapasitas maksimal 1.400 cc dan untuk solar subsidi bagi kendaraan maksimal 2.000 cc.