Presiden Prabowo Usulkan Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Pelanggaran BUMN 30 Tahun

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan Ad Hoc khusus guna mengusut pengurus badan usaha milik negara (BUMN) yang diduga melanggar aturan dalam 30 tahun terakhir, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Prabowo menyoroti tata kelola BUMN yang rumit dan tidak transparan, dengan struktur perusahaan yang berlapis hingga anak dan cucu perusahaan. Ia menilai banyak BUMN berjalan tanpa pertanggungjawaban memadai kepada negara.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan Ad Hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi BUMN 30 tahun ke belakang," ujar Prabowo saat menyampaikan Pidato Laporan Kinerja Lembaga Negara.

"BUMN adalah milik Indonesia, bukan milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," tambahnya.

Prabowo juga membuka kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan bertobat, dengan keputusan diserahkan kepada DPR.

"Tapi saya juga akan menghadapi DPR kalau perlu kita memberi amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyoroti banyak BUMN yang tidak produktif dan terus merugi, namun laporan keuangannya tetap mencatat keuntungan.

"Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus tapi laporannya untung, mengarang saja," ujarnya.

Prabowo juga mengkritik kerja sama BUMN dengan perusahaan asing yang berpotensi merugikan negara. Pemerintah berencana melakukan penataan besar-besaran BUMN.

Sampai kini, pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan hanya menyisakan maksimal 300 BUMN pada akhir Desember 2026. Lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam proses restrukturisasi yang disebut sebagai yang terbesar di dunia.

"750 lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan. Ini mungkin restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," kata Prabowo.

Prabowo menargetkan penghematan total mencapai Rp70 triliun hingga akhir 2026 yang akan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat seperti perbaikan puskesmas, renovasi sekolah, dan pembangunan rumah.