Menteri Keuangan Tegaskan Batas Defisit APBN 3 Persen Tetap Berlaku

Pemerintah memastikan tidak akan menghapus batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen seperti yang sempat menjadi kabar. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Jakarta Pusat.

Purbaya menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dalam menjalankan kebijakan fiskal sesuai aturan kehati-hatian dan tidak berniat menghapus batas defisit tersebut.

"Nggak ada niat seperti itu dan bahkan presiden sih amat firm dengan menjalankan fiskal sesuai dengan aturan kehati-hatian," ujar Purbaya.

Dia menambahkan asumsi defisit APBN tahun 2027 masih di bawah 3 persen dan defisit keuangan negara sudah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Nota Keuangan yang disampaikan nantinya hanya menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang APBN.

"Kalau itu kan, 3% kan di Undang-Undang Keuangan Negara di revisinya, tapi ini kan beda Undang-Undang, APBN. Nota Keuangan kan ikutnya Undang-Undang APBN kan, menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang APBN, kira-kira gitu. Jadi nggak ada akan dilewati batas 3% itu," pungkasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, hingga semester pertama tahun 2026 APBN mengalami defisit sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang terkumpul Rp 1.459,4 triliun masih lebih rendah dari belanja negara yang mencapai Rp 1.656 triliun.

Sepanjang semester pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 21,4 persen secara tahunan sementara belanja negara tumbuh 17,8 persen.

"Kinerja fiskal sepanjang semester -I menunjukkan tren semakin menguat. Pendapatan negara terus meningkat dari Rp 574,9 triliun pada akhir Maret menjadi Rp 1.459,4 triliun pada akhir Juni," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).