OJK Siapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Mulai 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan mengatur perdagangan komoditas mineral strategis dan komoditas strategis lain melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang terintegrasi, mirip dengan London Metal Exchange (LME), mulai awal 2027, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut akan ada ekosistem yang mendukung pengecekan komoditas oleh penjual di BMKS meski detailnya belum diumumkan. Tidak hanya mineral, komoditas strategis lain juga akan diatur dalam bursa ini.

"Jadi sebenarnya sudah ada mineral-mineral tadi yang sudah ditetapkan masuk itu sudah ada. Cuma kan baiknya itu karena ada di perpres nanti kita tunggu saja perpres," kata Friderica saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat malam (14/8/2026).

Friderica juga menambahkan, pihaknya sudah mempersiapkan lembaga-lembaga pendukung seperti lembaga kliring dan lembaga yang setara dengan KPEI dan KSEI di pasar modal.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa BMKS akan resmi beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK.

"Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menjelaskan pemerintah bersama DPR RI akan membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut dengan target pengesahan paling lambat 17 September 2026.

"Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026," ungkapnya.

Menurut Prabowo, bursa ini akan fokus membangun Indonesia Reference Price, yaitu harga acuan nasional untuk produk ekspor unggulan Indonesia.

"Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia," kata Prabowo.

Inisiatif ini bertujuan menghadirkan ekosistem perdagangan yang transparan, aman, dan berintegritas tinggi bagi pelaku usaha.

"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah bertekad mengakhiri ketergantungan Indonesia pada penentuan harga pasar luar negeri.

"Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain," tegas Prabowo.

Melalui pembentukan BMKS, Indonesia menargetkan peran dominan dalam perdagangan global serta menjadi penentu harga komoditas.