Presiden Prabowo Tegaskan Barang Bersubsidi Harus Melalui KDMP

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan secara bebas dan harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), agar penyaluran tepat sasaran, seperti disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jumat (14/8/2026). Ekonom energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan pada rantai pasok karena perubahan jalur distribusi yang mendadak tanpa kesiapan infrastruktur. "Jika semua harus dijual lewat KDMP, saya kira akan menyebabkan bottleneck dari sisi rantai pasok yang sudah ada, dan akan menyebabkan disrupsi rantai pasok jika KDMP diposisikan sebagai pengganti," ujar Yayan, Sabtu (15/8/2026).

Yayan juga menegaskan bahwa skema penyaluran barang bersubsidi yang dirombak total akan merugikan konsumen jika KDMP dipaksa menggantikan peran distributor yang ada.

"Jika KDMP mengganti distribusi saat ini, sudah pasti akan mengganggu," tambahnya. Namun, Yayan memberikan catatan bahwa skema baru ini tetap bisa efektif bila pemerintah tidak menghilangkan jalur distribusi lama dan menjadikan KDMP sebagai penguat jaringan yang sudah ada.

Dia menambahkan, jika KDMP ingin dilibatkan dalam penyaluran subsidi energi seperti LPG 3 kilogram, maka harus mampu menciptakan efisiensi harga hingga ke konsumen akhir. "Idealnya, harga di tingkat KDMP setara dengan harga retail resmi Pertamina tanpa mengambil keuntungan tambahan atau margin nol," kata Yayan.

"Karena lewat Pertamina sehingga dengan KDMP akan lebih murah dan kuat rantai pasoknya, jika lebih mahal itu sangat tidak efisien," tambahnya. Yayan juga mengungkapkan bahwa badan usaha milik negara seperti Pertamina masih sering mengalami kendala logistik, sehingga memerlukan kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, masalah tersebut tersebar dari kilang minyak, depot bahan bakar, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Situasi ini menunjukkan bahwa sektor distribusi energi nasional membutuhkan jaringan yang lebih andal dan luas, bukan hanya perubahan jalur penyaluran.

"Artinya bahwa saat ini distribusi energi sangat memerlukan keandalan dan jaringan yang lebih lebar dibandingkan hanya mengandalkan sistem distribusi saat ini," ujar Yayan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa barang bersubsidi adalah dana publik yang ditujukan untuk masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan demi keuntungan komersial. "Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan," ujarnya.

Sektor energi menjadi salah satu kelompok barang bersubsidi terbesar di Indonesia yang dialokasikan melalui APBN, meliputi BBM jenis tertentu seperti solar dan minyak tanah, serta LPG tabung 3 kilogram.

Selain itu, sektor pertanian dan ketahanan pangan juga mendapat subsidi pupuk, benih unggul, dan komoditas pangan pokok tertentu melalui program intervensi pasar dan bantuan pangan daerah.