Fraksi PKB Tegaskan Pembangunan Indonesia Harus Berorientasi Kesejahteraan Rakyat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menilai pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 menegaskan arah pembangunan Indonesia yang harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir, melainkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia.

Menurutnya, prinsip tersebut berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

"Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat," ujar Neng Eem dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).

PKB mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Pertumbuhan tersebut dinilai perlu dilanjutkan melalui kebijakan yang memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas dan merata.

Presiden dalam pidatonya menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp 1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, investasi tercatat sekitar Rp 1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja, menurut laporan dari Detikcom.

Neng Eem menegaskan pentingnya melihat dampak investasi bukan hanya dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja berkualitas, keterlibatan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok, transfer teknologi, dan nilai tambah yang tertinggal di Indonesia.

"Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak UMKM dan koperasi yang masuk rantai pasok, berapa besar transfer teknologi, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia," katanya.

Neng Eem juga menyoroti agenda hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang harus mampu menciptakan industri nasional yang kuat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, serta membangun rantai pasok domestik.

"Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Fraksi PKB MPR RI menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh bagaimana belanja negara dapat menggerakkan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. PKB mendorong perbaikan implementasi MBG dari sisi ketepatan sasaran, kualitas gizi, transparansi anggaran, pengawasan, dan keterlibatan pelaku ekonomi lokal.

Di akhir pernyataannya, Neng Eem menegaskan dukungan Fraksi PKB terhadap agenda pembangunan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa pesan utama pidato kenegaraan Presiden Prabowo harus diterjemahkan menjadi ukuran keberhasilan yang konkret.

"Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB," pungkasnya.