DJP Tegaskan Tidak Ada Pajak Baru untuk Pemilik Rumah Kontrakan 2027

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan belum ada rencana pemungutan pajak baru khusus untuk pemilik rumah kontrakan pada tahun 2027, sebagaimana dikonfirmasi oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, Senin (10/8/2026) dilansir dari Detik Finance.

Program kerja DJP untuk tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti analisis risiko dan kondisi ekonomi masyarakat. Hingga kini belum ada usulan program yang secara spesifik menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa.

Dalam pengawasan kepatuhan pajak, DJP menggunakan pendekatan berbasis data dan risiko dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, tidak hanya berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan tetapi profil dan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Inge menjelaskan bahwa karakteristik pemilik rumah kontrakan sangat beragam, termasuk yang memiliki skala kecil sebagai sumber penghasilan tambahan. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara terukur dan mengedepankan pendekatan persuasif serta edukatif.

"DJP terus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan," ujar Inge.

Dia menambahkan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah atau bangunan sesungguhnya sudah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga bukan merupakan pengenaan pajak baru.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana memperluas basis perpajakan pada 2027 dengan fokus pada kelompok dan sektor yang belum optimal dalam kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah potensi pajak dari kepemilikan rumah lebih dari satu unit, yang biasanya disewakan atau dikontrakkan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, menyatakan, "Contohnya, kalau misalkan orang punya rumah lebih dari satu, kan nggak mungkin juga rumahnya ditinggali semua, pasti ada yang disewakan, dikontrakkan."