El Nino Diprediksi Ganggu Ketahanan Pangan Nasional di Agustus 2026

Fenomena iklim El Nino diperkirakan mulai terjadi pada pertengahan Agustus 2026 dan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Pakar Pertanian sekaligus Ekonom Core Indonesia, Eliza Mardian, menyatakan kekeringan tahun ini berpotensi berlangsung lama dan melanda sebagian besar Pulau Jawa serta mengancam komoditas pangan strategis seperti padi, cabai, bawang merah, sayuran, dan tebu.

Dia juga mengingatkan risiko serupa mengintai wilayah Sumatra dan Kalimantan.

"Ancaman kekeringan 2026 terhadap ketahanan pangan kita ini harus diwaspadai dan dimitigasi dampaknya. Namun hal ini bisa terkendali tergantung bauran kebijakannya," ujar Eliza kepada Bloombergtechnoz.

Indonesia saat ini memiliki cadangan beras pemerintah sekitar 5,2 hingga 5,4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan 1,5 juta ton pada 2023 ketika pemerintah harus impor beras.

"Risiko terbesar justru terletak pada penurunan produktivitas di lahan tadah hujan dan irigasi sekunder di Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang bisa menekan pasokan lokal, menaikkan biaya produksi, dan mendorong inflasi pangan jika tidak dimitigasi dengan menjamin ketersediaan air dan penyesuaian pola tanam," tegas Eliza.

Eliza menjelaskan dampak kekeringan berawal dari menurunnya curah hujan yang mengurangi pasokan air irigasi, terutama memengaruhi tanaman padi yang membutuhkan banyak air sehingga produktivitasnya berpotensi turun.

Petani biasanya harus melakukan pompanisasi untuk mengatasi kekurangan air sehingga biaya produksi meningkat akibat kebutuhan bahan bakar tambahan, sementara luas tanam menyusut karena keterbatasan air.

"Meski harga gabah tinggi, tapi bagi petani untungnya tidak begitu besar karena biaya produksinya juga meningkat. Ini bisa menekan pendapatan riil rumah tangga petani," kata Eliza.

Penurunan pasokan lokal juga memicu kenaikan harga di tingkat produsen dan konsumen, terutama untuk komoditas inelastis seperti beras, cabai, dan bawang. Gangguan rantai pasok dan spekulasi memperkuat volatilitas inflasi pangan yang akan menekan daya beli rumah tangga miskin dan rentan.

Dalam kondisi tekanan berlanjut hingga stok pangan menipis, Eliza melihat pemerintah mungkin harus meningkatkan belanja subsidi dan bantuan sosial serta membuka kembali impor yang membebani APBN.

Untuk jangka pendek, Eliza menyarankan pemerintah mengoptimalkan distribusi air irigasi, operasi waduk, penyesuaian pola tanam, penyediaan benih tahan kekeringan, bantuan sarana produksi tepat sasaran, dan mengaktifkan asuransi pertanian.

Di sisi hilir, pemerintah sebaiknya memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah untuk operasi pasar dan bantuan pangan serta menggunakan data prakiraan cuaca BMKG secara real time sebagai dasar pengambilan keputusan di daerah.

Untuk jangka menengah dan panjang, percepatan modernisasi irigasi, perluasan asuransi berbasis indeks cuaca, penguatan sistem peringatan dini, diversifikasi tanaman, serta investasi efisiensi penggunaan air dan varietas tahan kekeringan sangat diperlukan.

"Kekeringan saat ini menguji seberapa resilien pertanian kita. Trade-off antara belanja darurat untuk meredakan gejala atau investasi infrastruktur yang mengurangi frekuensi krisis di masa depan," ujarnya.

"Sistem pangan kita lebih siap menghadapi kekeringan sedang, tetapi belum cukup tangguh menghadapi kekeringan ekstrem berulang akibat perubahan iklim," pungkas Eliza.