Kemenkeu Salurkan Rp20,5 Triliun untuk Stabilkan Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan akan menyalurkan bantuan dana sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan tepat waktu, dilansir dari Detik Finance.

Bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang memahami kesulitan keuangan yang dialami daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, "Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Purbaya menambahkan, pemerintah pusat memutuskan memberikan bantuan keuangan agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu.

"Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah," kata Menkeu.

Proses administrasi penyaluran sedang diselesaikan agar dana dapat segera diterima pemerintah daerah, dengan target pencairan paling lambat minggu depan.

"Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," jelas Purbaya.

Besaran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal tiap daerah. Total dana yang disiapkan mencapai Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," ujar Purbaya.

Pemerintah berharap bantuan ini tepat sasaran dan mampu memperkuat kondisi keuangan daerah sehingga kewajiban fiskal, terutama pembayaran gaji, dapat terlaksana tanpa hambatan.