MSCI Kaji Ulang Saham Indonesia dengan Potensi Penghapusan dan Penurunan Status

Sejumlah saham Indonesia berpotensi mengalami penghapusan dan penurunan status dalam indeks MSCI pada hasil August Index Review 2026 yang akan diumumkan Kamis dini hari, 13 Agustus 2026, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Penyesuaian portofolio dan konstituen indeks global tersebut akan efektif berlaku mulai 1 September 2026. Investor memantau hasil review karena MSCI mempertahankan kebijakan pembekuan (freeze) terhadap beberapa perubahan indeks saham Indonesia.

Samuel Sekuritas menyatakan dalam risetnya pada 12 Agustus 2026 bahwa beberapa saham berpotensi turun kelas dan dihapus dari indeks MSCI.

Untuk kategori MSCI Standard Cap, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) diperkirakan turun menjadi Small Cap, sementara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berpotensi dihapus dari indeks.

Dalam kelompok Small Cap, ada 12 saham yang berpotensi dihapus, termasuk PT MNC Land Tbk (KPIG), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT MD Pictures Tbk (FILM), PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI), PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT Avia Avian Tbk (AVIA), PT Bank Jago Tbk (ARTO), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA).

Beberapa saham konglomerasi juga berisiko terdepak dari indeks, seperti RATU yang dikendalikan oleh pengusaha Hapsoro Sukmonohadi dan AVIA milik Hermanto Tanoko serta ESSA milik kongsi Chander Vinod Laroya dan Boy Thohir.

CPIN diprediksi akan masuk ke kategori Small Cap setelah turun dari Standard Cap.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap MSCI dan penyedia indeks global lain dapat kembali memasukkan lebih banyak saham Indonesia dalam portofolio mereka.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, "Kita berharap dengan seluruh perkembangan agenda transparansi dan reformasi integritas di pasar modal, tidak dalam waktu lama para index provider global dapat secara fair melihat kelayakan itu," ujar Hasan kepada media di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026.