Pemerintah Percepat Pemulihan Ekosistem dan Ekonomi Korban Tumpahan Minyak Montara di NTT

Pemerintah Indonesia berkomitmen mempercepat pemulihan ekosistem laut dan kondisi ekonomi warga terdampak insiden tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang terjadi 16 tahun lalu, sebagaimana disampaikan dalam kunjungan kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (6/8/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Purbaya mengungkapkan bahwa seluruh potensi dari Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), akan dikerahkan untuk mendukung pemulihan tersebut. Instruksi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap korban tumpahan minyak yang menderita selama 16 tahun terakhir.

Secara khusus, Purbaya meminta LPDP untuk melakukan riset tentang kondisi ekosistem laut di wilayah terdampak. Riset ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pemulihan lingkungan yang komprehensif serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

"Nanti kita bikin riset di sini, bagaimana menghidupkan lagi [ekosistem ikan] disini. LPDP, ya. Yang begini yang pas itu risetnya tepat guna, tepat sasaran," ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa hasil riset berbasis bukti ilmiah akan digunakan sebagai dasar pemerintah untuk menuntut ganti rugi pemulihan lingkungan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak.

"Saya enggak tahu bagaimana, saya bukan ahli lingkungan. Tapi kalau mereka bilang ikan enggak bisa hidup di sini, itu bisa kita klaim. Bukan alih profesi, kita minta ganti rugi lingkungannya," kata Purbaya.

Selain fokus pada pemulihan lingkungan, Purbaya juga menyoroti peran Kemenkeu dalam menjaga stabilitas ekonomi di NTT. Dalam pertemuan dengan jajaran Kemenkeu Provinsi NTT di Gedung Keuangan Negara Kupang pada Jumat (7/8/2026), dibahas pula pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah serta pengendalian inflasi.

Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota, termasuk di wilayah NTT, yang mulai dicairkan sejak hari itu.

Namun, Purbaya mengingatkan bahwa pengalokasian anggaran harus diiringi dengan monitoring yang ketat untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan kredibel.

"Bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran," tegasnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah menggunakan Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi sebagai instrumen untuk memantau efektivitas belanja dan tren inflasi. Selain itu, berbagai forum koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait terus dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga di wilayah tersebut.