Pengadilan Tolak Klaim Diskriminasi terhadap Mahasiswa Yahudi di Harvard

Pengadilan Distrik AS di Boston menolak klaim Departemen Kehakiman yang menuduh Universitas Harvard gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan Israel dari diskriminasi setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Hakim Richard Stearns memutuskan bahwa pemerintah gagal membuktikan pelanggaran undang-undang hak sipil yang melarang diskriminasi berdasarkan ras dan asal kebangsaan, khususnya untuk tahun akademik 2023-2024, dengan hanya tiga insiden tambahan yang dianggap tidak cukup untuk mendukung klaim tersebut, menurut laporan Bloombergtechnoz. Stearns menilai insiden tersebut terlalu terisolasi dan sporadis untuk menunjukkan ketidakpatuhan institusional terhadap Title VI Undang-Undang Hak-Hak Sipil.

Universitas Harvard menjadi sasaran kampanye pemerintahan Trump yang mencoba mengubah kebijakan pendidikan tinggi, termasuk proses penerimaan dan pengelolaan universitas, setelah muncul kritik atas penanganan antisemitisme pasca-serangan Hamas.

Berbeda dengan beberapa universitas lain yang mencapai penyelesaian dengan pemerintah, Harvard menolak kesepakatan dan memenangkan beberapa kasus hukum yang terkait dengan pendanaan federal dan penerimaan mahasiswa internasional.

Kami tidak sependapat dengan putusan tersebut dan sedang menilai langkah selanjutnya, ujar Harmeet Dhillon, asisten jaksa agung untuk hak-hak sipil di Departemen Kehakiman.

Dhillon menambahkan bahwa Divisi Hak-Hak Sipil terus aktif menyelidiki antisemitisme di seluruh negeri, termasuk melalui dakwaan, penuntutan, dan penyelidikan. Dalam putusannya, Stearns mengatakan pemerintah salah memahami tujuan penegakan hukum Title VI, yang seharusnya mendorong kepatuhan, bukan menghukum penerima dana.

Hakim tersebut menulis bahwa meskipun pemerintah memperingatkan potensi kekacauan, hasil yang diharapkan adalah positif meski dicapai dengan cara kasar. Perkara ini tercatat sebagai United States of America v. Harvard di Pengadilan Distrik Massachusetts, Boston.