Presiden Prabowo Dorong Ekonomi Hijau Melalui Perdagangan Karbon di Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memasukkan perdagangan karbon dalam narasi pembangunan ekonomi Indonesia melalui pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan DPR-DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo menyatakan pemerintah menggerakkan ekonomi hijau dengan mendirikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon yang sudah berjalan mengadopsi standar karbon dunia. Menurutnya, menjaga hutan, mengurangi emisi, dan membangun teknologi bersih harus memiliki nilai ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia.

Indonesia sudah memiliki Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sejak 2023, yang berfungsi mempertemukan kebutuhan perdagangan karbon dan mendukung pengurangan emisi nasional, namun nilai transaksi baru mencapai Rp93,81 miliar hingga Juni 2026, menurut data Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi pengembangan pasar karbon nasional untuk memperkuat transparansi dan ketertelusuran unit karbon, memastikan karbon yang diperjualbelikan memiliki nilai lingkungan yang terbukti. Prabowo menegaskan bahwa nilai ekonomi karbon harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjaga hutan dan mengurangi emisi, meskipun pelaksanaannya rumit dan membutuhkan distribusi manfaat yang jelas.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah ingin keuntungan pasar karbon dapat dinikmati rakyat, dengan koperasi berpeluang menjadi pengelola dan pemilik unit karbon dari mangrove dan hutan. Gagasan tersebut menunjukkan pemerintah menyadari pentingnya menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari pasar karbon, bukan hanya membangun infrastrukturnya.

Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi karbon terutama dari sektor kehutanan yang berperan penting dalam pengurangan emisi nasional, dan pemerintah terus mendorong perdagangan karbon berbasis kehutanan sebagai bagian ekonomi hijau. Namun, potensi besar tersebut belum sejalan dengan pendapatan yang terealisasi karena perdagangan karbon membutuhkan proyek kredibel, unit karbon terverifikasi, pembeli yang membutuhkan, harga menarik, dan mekanisme pembagian manfaat yang jelas. Tanpa elemen-elemen tersebut, ekonomi karbon berisiko hanya menjadi istilah baru untuk menjual potensi lingkungan tanpa nilai nyata bagi masyarakat.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi karbon diukur dari seberapa baik hutan terjaga, emisi berkurang, dan masyarakat menerima manfaat ekonomi, bukan hanya dari jumlah unit karbon atau nilai transaksi di bursa.