Satgas PRR Dorong Pemkab Nagan Raya Percepat Realisasi Tambahan TKD

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) agar pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak segera berjalan nyata di lapangan.

Hasil monitoring Satgas PRR pada 10 Agustus 2026 menunjukkan realisasi tambahan TKD Nagan Raya baru mencapai Rp209,57 juta atau 0,74 persen dari total pagu Rp28,29 miliar, dengan sebagian besar kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan pengadaan.

Tambahan TKD didominasi alokasi sektor infrastruktur sebesar Rp17,19 miliar, disusul pertanian Rp6,54 miliar, urusan lainnya Rp3,36 miliar, serta pendidikan Rp1,20 miliar. Anggaran ini harus segera diwujudkan dalam pekerjaan fisik dan layanan pemulihan yang tepat sasaran.

Beberapa titik prioritas yang memerlukan penanganan mendesak antara lain kawasan longsor di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur. Jembatan yang putus ini belum diperbaiki, sehingga warga terpaksa menyeberang menggunakan perahu.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menyatakan rendahnya penyerapan anggaran harus segera direspons dengan langkah terukur dari pemerintah daerah dan perangkat terkait setelah monitoring di Kantor Bappeda Nagan Raya, Senin (10/8/2026).

"Kami melihat Nagan Raya ini belum bergerak. Kami lihat kondisinya hampir sama ketika satu bulan lalu kami melakukan monitoring. Malah kalau saya lihat masih nol, dan bulan ini sudah naik menjadi 0,7 persen," ujar Imran.

Menurut Imran, keterlambatan realisasi tidak hanya memperlambat penyelesaian kegiatan, tetapi juga menunda pemulihan akses dan aktivitas masyarakat. Satgas PRR meminta perhatian khusus pada kebutuhan warga di sekitar Jembatan Gunong Kong dan infrastruktur terdampak lainnya.

"Coba perhatikan itu masyarakat yang tinggal di Jembatan Gunong Kong, mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Saya mengharapkan Bupati Nagan Raya ini concern untuk mempercepat realisasi anggaran, TKD khususnya," tambah Imran.

Imran menegaskan anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Realisasi yang baik menjadi dasar evaluasi pemerintah untuk dukungan anggaran lanjutan di masa mendatang.

Satgas PRR mengingatkan pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dengan mempercepat pengadaan, penetapan kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan fisik, mengingat tahun anggaran 2026 sudah memasuki semester kedua dan waktu pelaksanaan semakin terbatas.

"Kita harus mulai fokus untuk mengejar ketertinggalan. Kita hanya punya waktu sekitar tiga bulan untuk merealisasikan seluruh anggaran yang tersedia," ujar Imran.

Menanggapi dorongan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nagan Raya, Bustami, menyatakan pemerintah daerah akan menyusun kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi bagi setiap perangkat daerah.

"Pelaksanaan kegiatan akan dikawal secara mingguan dengan target realisasi tambahan TKD mencapai 50 persen pada akhir September 2026," tutup Bustami.

Informasi ini dilansir dari Detikcom.