Satgas PRR Dorong Pemkot Subulussalam Percepat Realisasi Tambahan TKD

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Subulussalam mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp84,93 miliar untuk pemulihan masyarakat terdampak bencana, demikian dilansir dari Detikcom.

Hingga 12 Agustus 2026, realisasi belanja dari tambahan TKD masih sekitar 0%. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian Rp31,73 miliar, pendidikan Rp19,51 miliar, infrastruktur Rp16,45 miliar, urusan lainnya Rp15,42 miliar, dan kesehatan Rp1,83 miliar.

Alokasi ini harus segera diwujudkan dalam kegiatan pemulihan warga agar layanan publik, pertanian, dan infrastruktur yang terdampak dapat diperbaiki. Dana sudah tercatat di rekening kas umum daerah, namun serapan anggaran masih rendah.

Sekretaris Daerah Subulussalam, Asrul Assani, mengatakan pemerintah daerah akan menyusun perencanaan menyeluruh untuk mempercepat realisasi dan menargetkan penyelesaian seluruh kegiatan tambahan TKD pada Desember 2026.

"Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai," ujar Asrul pada 13 Agustus 2026.

Asrul menegaskan percepatan tetap harus mengikuti regulasi, terutama pada tahapan pengadaan barang dan jasa. Untuk memperkuat koordinasi, Pemkot berencana membentuk Posko Satgas PRR di tingkat kota.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran harus segera direspons dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Akhir tahun di Laporan Realisasi Anggaran. Pada saatnya pemda akan diaudit untuk penggunaan TKD tambahan," ujar Imran.

Memasuki triwulan ketiga, Satgas PRR meminta perangkat daerah mempercepat perencanaan, pengadaan, kontrak, dan pelaksanaan fisik. Dana tambahan TKD harus dipakai khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk membayar utang atau menutup defisit.

"Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah," tegas Imran.