Universitas Indonesia Siap Berikan Masukan Pembentukan Kelembagaan URI

Universitas Indonesia (UI) menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan terkait pembentukan peraturan kelembagaan Universitas Republik Indonesia (URI), seperti dilansir dari Detikcom. Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Eko Prasojo, menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Presiden tentang kelembagaan URI masih dalam proses. Meski Keppres pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur URI sudah ada, Perpres-nya belum diterbitkan.

"Ya sekarang kan dalam proses pembentukan Peraturan Presidennya mengenai kelembagaan URI itu sendiri ya, meskipun Keppres pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur URI juga sudah ada. Tapi Perpresnya sendiri belum, belum ada, dan mungkin kita bisa ikut nanti terlibat di dalam merumuskan Perpres mengenai tujuan dan juga kelembagaan URI itu sendiri," ujar Eko usai acara Temu Dewan Guru Besar UI di Gedung Makara Art UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (12/8/2026).

Prof Eko memberikan saran agar keberadaan URI tidak tumpang tindih dengan badan riset atau lembaga pemerintah lain. Ia mengusulkan konsep strategic holding untuk URI sebagai wadah koordinasi strategis di antara berbagai badan yang sudah ada di kementerian lain.

"Kalau saya usul sih nanti bentuknya mungkin lebih kepada strategic holding lah ya, karena beberapa badan yang ada di dalam URI itu sebenarnya juga sudah ada di beberapa lembaga kementerian yang lainnya. Ini subjek untuk didiskusikan di dalam konteks perumusan Peraturan Presiden," ujar Eko. Rektor UI, Heri Hermansyah, menanggapi kemiripan nama URI dengan UI yang sama-sama menyisipkan kata Indonesia sebagai identitas institusi. Ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya kita wait and see saja dulu, lihat-lihat saja dulu. Kita persilakan saja," kata Heri. Heri menambahkan kesiapan UI dalam mengkaji URI sejalan dengan visi "Guru Bangsa" yang ia usung. Ia mendorong para guru besar UI untuk membantu pemerintah dalam mengkaji dan memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.