BRIN dan LPDP Luncurkan Program Riset Kebijakan Pembangunan PRIMA

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA) untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan berbasis bukti.

PRIMA dirancang sebagai program pendanaan riset kebijakan pembangunan yang fokus pada riset terapan lintas sektor. Program ini bertujuan menjadi solusi dalam menyelesaikan riset yang mendukung kebijakan kementerian dan lembaga di Indonesia.

Kepala BRIN, Arif Satria, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 terdapat 177 riset yang akan dilakukan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di kementerian. "Riset untuk menunjang kebijakan pemerintahan dan insya Allah dengan PRIMA ini maka program sinergi kebijakan nasional menghasilkan riset lintas sektor dengan sumber pendanaan yang sekali lagi saya sebutkan dari LPDP," ujar Arif pada acara Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Plt Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, menegaskan bahwa PRIMA memastikan setiap dana publik yang diinvestasikan melalui program ini berdasarkan kalkulasi risiko dan analisis dampak yang bertanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah mendorong riset menjadi kebijakan nyata.

"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon Arsal.

BRIN dan LPDP memberikan pendanaan awal sebesar Rp 100 miliar untuk program ini. Riset yang didanai mencakup 17 tema kebijakan lintas sektoral, antara lain kedaulatan pangan, energi dan air, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, digitalisasi, ekonomi, politik, hukum, tata kelola, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dan transportasi.

Pelaksanaan PRIMA meliputi beberapa tahap, yaitu kementerian atau lembaga menyusun kerangka acuan kerja, pelaksanaan Policy Council Meeting, sosialisasi dan panggilan proposal terbuka, seleksi penerima pendanaan, pelaksanaan riset kebijakan, serta advokasi dan diseminasi hasil riset.

Program ini diharapkan menjadi wadah sinergi riset nasional untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berbasis bukti, sebagaimana dilansir dari Detikcom.