Charles Honoris Desak Pemerintah Kompensasi Pemilik Dapur MBG di Jakarta

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah memberikan kompensasi kepada pemilik dapur MBG yang telah berinvestasi karena pembangunan dapur itu dilakukan atas persetujuan pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (14/8/2026) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Charles menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan juga keselamatan dan keamanan pangan anak-anak yang menjadi prioritas utama dalam menentukan keberlanjutan sistem dapur MBG.

Dia menyebut kasus keracunan dalam program MBG sudah mencapai lebih dari 45.000 kasus. Meski persentasenya kecil secara statistik, jumlah tersebut tetap besar karena menyangkut kesehatan anak-anak.

"Kalau memang akhirnya terbukti masih terus terjadi kasus keracunan, walaupun kalau dihitung dalam statistik dianggap kecil, tetapi angka 45 ribu itu tetap menjadi angka yang sangat besar ketika berbicara nyawa dan kesehatan anak-anak kita," ujar Charles.

Berdasarkan diskusi dengan ahli gizi dan keamanan pangan, Charles menilai makanan yang dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari empat jam berisiko tinggi mengalami kontaminasi. Hal ini menjadi kelemahan dapur terpusat yang mendistribusikan makanan ke banyak sekolah sebelum dikonsumsi.

"Kalaupun makanan diproduksi di dapur yang proper tetapi harus tetap menunggu lebih dari empat jam sebelum dikonsumsi oleh anak-anak, maka ya tetap terjadi adanya risiko kasus keracunan," katanya.

Charles menekankan perbaikan dapur yang beroperasi dan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak cukup jika pola distribusi dan penyajian makanan tetap sama.

Dia mendorong pengembalian pelaksanaan MBG ke model dapur sekolah yang melibatkan kantin sekolah dan orang tua murid.

"Jangan lagi menggunakan dapur yang sentralistis tetapi kembalikanlah ke sekolah, berdayakan kantin sekolah, orang tua murid juga akan bisa mau terlibat," ujar Charles.

Charles menjelaskan sudah ada 27.800 dapur yang beroperasi dan sekitar 13.000 dapur lainnya menunggu masuk ke dalam ekosistem MBG, sehingga totalnya sekitar 40.000 dapur. Jika konsep dapur MBG dinilai tidak berkelanjutan, dapur yang tidak dipakai sebaiknya dihentikan operasinya.

"Kalau menurut saya ya di-cut loss saja. Kalau sesuatu yang tidak sustainable ya masa harus tetap kita pertahankan?" ujarnya.

Dia menilai keterlibatan orang tua bisa menjadi mekanisme pengawasan kualitas makanan.

"Saya yakin tidak ada orang tua yang mau menyajikan makanan yang tidak baik untuk anak-anaknya. Bahkan saya punya keyakinan orang tua murid mungkin bisa urunan nambahin supaya yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi yang baik, gizinya bagus dan makanannya juga lezat," kata Charles.

Charles juga menyoroti potensi korupsi pada pengadaan dan penyaluran makanan di dapur SPPG, yang menyebabkan anak-anak menerima haknya kurang dari nilai sebenarnya.

"Korupsi itu kan tidak hanya terjadi di BGN saja, bukan dalam hal pengadaan barang dan jasa saja, tetapi dapur-dapur SPPG juga ternyata ada yang melakukan korupsi dengan tidak memberikan kepada anak-anak haknya," ujar Charles.

"Yang seharusnya sepuluh ribu mungkin hanya diberikan makanan sebesar delapan ribu, belum lagi under-invoicing dan lain sebagainya," pungkasnya.

Seluruh data dan pernyataan ini dilansir dari Bloombergtechnoz.