Kemenhut Perkuat SDM untuk Negosiasi dan Komunikasi di Forum Internasional

Kementerian Kehutanan memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam negosiasi dan komunikasi di forum internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di perdagangan hasil hutan dan pasar karbon global, melalui pelatihan di Bandung pada 4-5 Agustus 2026, dilansir dari Detik Finance. Pelatihan ini melibatkan peserta dari Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup, Luar Negeri, Perdagangan, Perindustrian, dan Bappenas, serta didukung oleh MFP5, IISD, dan UGM. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa membangun kepercayaan menjadi kunci dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

"Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam diplomasi," ujar Ristianto.

Ia menyebutkan potensi kehutanan Indonesia yang luas perlu dikomunikasikan dengan baik agar mendapat pengakuan dan kepercayaan dari mitra internasional. "Indonesia memiliki hutan tropis luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas luar biasa, serta praktik baik pengelolaan hutan lestari. Namun, capaian ini tidak maksimal tanpa komunikasi efektif. Produk baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," tambahnya.

Beberapa agenda penting yang membutuhkan penguatan komunikasi dan negosiasi internasional antara lain pengakuan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC), pengembangan World Mangrove Center (WMC), dan posisi Indonesia di pasar karbon berkualitas tinggi. Agenda tersebut terkait perdagangan hasil hutan, pengelolaan gambut dan mangrove, serta pengembangan pasar karbon.

Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar dunia mendorong pengelolaan hutan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan target lingkungan. Pelatihan membahas regulasi internasional perdagangan hasil hutan, penyusunan pesan strategis untuk audiens internasional, teknik negosiasi, dan pembangunan koalisi. Simulasi negosiasi lintas kementerian juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi dalam membawa kepentingan Indonesia di forum internasional.

Kemenhut menilai kemampuan pemerintah menyampaikan kebijakan secara konsisten dan berbasis data penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan hasil hutan, pasar karbon, dan kerja sama kehutanan internasional.