LPEM FEB UI Soroti Tingginya Pengangguran Lulusan S1 Beberapa Prodi

Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengkaji kesiapan pasar kerja Indonesia dalam menyerap lulusan pendidikan tinggi di tengah rencana pendirian universitas baru menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional dari BPS Agustus 2025, dilansir dari Detikcom.

Laporan tersebut mengungkapkan sekitar 10,3% penganggur lulusan minimal S1 berasal dari program studi Manajemen. Selain itu, jurusan Hukum menyumbang 9%, Ekonomi 8,7%, Pendidikan 7,1%, dan Akuntansi 5,1% penganggur S1 di Indonesia. Kelima prodi ini mencapai sekitar 40% dari seluruh penganggur lulusan S1.

Kajian yang disusun Muhammad Hanri, PhD dan Nia Kurnia Sholihah, ME menjelaskan bahwa jurusan Hukum dan Ekonomi memiliki jalur profesi yang jelas, namun tidak semua lulusan bekerja sesuai bidang keilmuan mereka.

"Banyak lulusan akhirnya bersaing pada pasar kerja umum, termasuk pekerjaan di perusahaan, perbankan, pemerintahan, administrasi, konsultasi, dan layanan profesional," ujar Muhammad Hanri.

Bidang Pendidikan memiliki cakupan program studi yang luas, mulai dari guru, bahasa, ekonomi, sains hingga vokasi. Peluang kerja lulusannya dipengaruhi pola rekrutmen guru, ketersediaan formasi, kebutuhan tenaga pendidik di tiap wilayah, serta persyaratan profesi.

Peneliti LPEM UI menegaskan angka pengangguran tiap prodi harus dipahami secara proporsional karena jumlah lulusan yang besar berpotensi menyumbang penganggur lebih banyak. "Data ini belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa Manajemen, Hukum, Ekonomi, atau Pendidikan memiliki prospek kerja paling buruk," kata Nia Kurnia Sholihah.

Untuk akurasi risiko pengangguran, jumlah penganggur tiap bidang studi harus dibandingkan dengan total angkatan kerja bidang tersebut agar diketahui proporsi lulusan yang menghadapi risiko pengangguran.

Temuan ini penting untuk merancang kebijakan pendidikan tinggi, termasuk rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI). Pembukaan program studi sebaiknya berdasar kebutuhan nyata, bukan hanya popularitas atau kemudahan membuka prodi.

"URI perlu memetakan kompetensi yang kurang tersedia, kebutuhan tenaga terdidik di wilayah atau sektor tertentu yang belum terpenuhi, serta memastikan keterhubungan program studi dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Muhammad Hanri.