Presiden Prabowo Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial di Indonesia

Pemerintah Indonesia mempercepat transformasi sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat bagi masyarakat, kata Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (14/8/2026) di Kompleks Parlemen Senayan. Menurut Prabowo, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diterapkan di 153 kabupaten dan kota di 38 provinsi di Indonesia. "Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi," ujar Prabowo, dilansir dari Detik iNET.

Lebih dari 3 juta keluarga sudah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan target mencapai 49 juta keluarga atau lebih dari 53% keluarga Indonesia saat implementasi nasional berlangsung.

"Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga mendaftar atau lebih dari 53% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional," tambah Prabowo. Prabowo menilai digitalisasi membantu mengurangi biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan keluarga miskin untuk mengakses bantuan sosial.

"Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan 150 ribu rupiah untuk perjalanan, dokumen, fotokopi dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis," katanya. Selain itu, proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan yang sebelumnya memakan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.

"Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," ujar Prabowo. Prabowo menegaskan bahwa masyarakat tidak mampu tidak seharusnya dibebani biaya atau harus menyerahkan data berulang kali karena data tersebut sudah dimiliki oleh negara. "Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa dia tidak mampu, rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara," tegasnya.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas digitalisasi ke seluruh program perlindungan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi agar penyaluran bantuan semakin transparan dan tepat sasaran.