Dewan Energi Nasional Dorong Pembangunan PLTS 100 GW Segera Dilaksanakan

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 gigawatt (GW) dapat segera dilaksanakan meskipun aturan tentang target kapasitas terpasang listrik dari PLTS belum direvisi, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan PT PLN masih dapat mengejar target kapasitas terpasang PLTS sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Target kapasitas terpasang PLTS dalam RUPTL masih sebesar 17,1 GW hingga 2034 dengan target 5 GW hingga 2029.

Sripeni menyarankan PLN sebaiknya segera membangun PLTS berdasarkan RUPTL dan RUEN sembari menunggu revisi aturan kapasitas 100 GW. "Kalau dari sisi pemerintah, pemerintah sudah menetapkan, jadi sebenarnya ini isunya di operasionalnya PLN. Tinggal PLN harus segera membuka tender gitu ya, sehingga bisa jalan ini," ujar Sripeni di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Dia juga menegaskan bahwa target 100 GW mencakup 17 GW yang ada di RUPTL, sehingga pembangunan tahap awal tersebut harus dijalankan dulu.

Sripeni juga mengungkapkan adanya rencana Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur program PLTS 100 GW. Perpres ini akan menjadi dasar bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi aturan RUEN, yang kemudian menjadi landasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN).

"Ditata ini kan berarti butuh perangkat. Kalau KEN itu PP, kalau mau membuat PP kan agak panjang. Ya sudah deh, perpres dahulu.

Nanti dari perpres dipakai untuk merevisi KEN. Akan tetapi ke depan kan, KEN barusan diluncurkan," kata Sripeni di Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memastikan penyusunan Perpres PLTS 100 GW akan dipercepat setelah mendapatkan arahan dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Perintah dari Setneg sudah ada, memang untuk segera dibahas. Nanti itu arahan dari Pak Menteri nanti saya akan konsultasi dahulu, karena diminta Pak Menteri segera konsultasi. Nah, ini baru mau bertemu besok ya," ujar Eniya di Kompleks DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memilih Provinsi Bali sebagai lokasi pengerjaan master plan tahap pertama proyek PLTS 100 GW. Bahlil menyampaikan kementeriannya sedang menyusun perencanaan dan menjadwalkan peletakan batu pertama bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Kita buat master plan dengan perencanaan. Mungkin kita akan buat di Bali. Saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk peresmian tahap pertama PLTS 100 gigawatt ini," ujar Bahlil di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan proyek berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM dan memastikan semua tahapan akan dipenuhi sebelum groundbreaking.

"Aturan sebelum groundbreaking harus masuk ke mana dahulu? Ya, ke ESDM. Nanti semuanya akan kita sampaikan secara resmi," ujar Bahlil.

Kepala Staf Kepresidenan terdahulu, Muhammad Qodari, memaparkan rencana pengembangan PLTS 100 GW terbagi dalam dua kategori. PLTS yang terhubung jaringan PLN ditargetkan mencapai 89,1 gigawatt peak (GWp) dengan dukungan battery energy storage system (BESS) 124,1 gigawatt hour (GWh).

"Sedangkan PLTS non-PLN untuk pemakaian sendiri dan sistem off-grid ditargetkan 11,7 GWp dengan BESS sebesar 21,8 GWh," ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (18/3/2026).

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan 13 GW dari total target 100 GW, terutama di wilayah yang telah memiliki infrastruktur distribusi listrik. Pemerintah juga mengembangkan PLTS off-grid isolated melalui program Listrik Desa untuk memberikan akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.