Pemerintah Perbarui Buku Ajar Nasional untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Pemerintah berencana memperbarui buku ajar nasional sebagai tindak lanjut keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas fisik dan materi buku pelajaran, dilansir dari Detikcom.

Buku ajar yang diperbarui diharapkan memiliki tampilan lebih menarik, ukuran huruf yang nyaman dibaca, dan menggunakan bahan yang lebih baik. Buku ini juga diproyeksi dapat digunakan dalam jangka waktu lebih panjang.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan agar rencana ini tidak berubah menjadi proyek pergantian buku secara besar-besaran. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan persoalan utama pendidikan adalah kualitas pembelajaran rendah, bukan kekurangan buku baru.

"Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan," ujar Ubaid.

JPPI menjelaskan evaluasi buku ajar penting agar isinya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami anak, melatih kemampuan berpikir kritis, relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, tidak mengandung kesalahan materi, dan tidak bias.

Namun, JPPI menegaskan bahwa mengganti buku saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Faktor seperti kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas juga harus diperbaiki.

"Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan," ujar Ubaid.

Ubaid juga mengingatkan pemerintah agar melakukan audit menyeluruh terhadap buku ajar yang ada untuk menentukan buku yang perlu diganti total, direvisi sebagian, atau masih layak pakai.

"Jangan semua persoalan buku dijawab dengan pengadaan buku baru. Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan," ujar Ubaid.